Jakarta, Kompas - Di tengah masa transisi demokrasi yang belum selesai, keputusan sejumlah aktivis muda untuk berpolitik praktis atau tetap berada di luar parlemen patut dihargai. Namun, hal itu harus dilakukan dengan tetap menjaga obyektivitas.

”Sekarang sudah ada 63,5 persen anak muda di DPR. Jumlah ini akan terus bertambah setelah pemilu legislatif 2014. Jadi, sedikitlah bersabar karena era (bagi para aktivis muda) untuk lebih banyak berkiprah tidak akan lama lagi. Jangan pernah gadaikan moral, intelektual, dan keberpihakan pada masyarakat sebab ketika itu digadaikan, akan sulit untuk meraih kepercayaan saat era itu tiba,” tutur Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman, Jumat (3/7) di Jakarta.

Menurut Fadjroel, upaya menjaga kepercayaan ini harus dilakukan dengan tidak bertindak berlebihan dan melakukan kebohongan meski para aktivis muda itu sudah masuk ke blok-blok politik tertentu.

Pernyataan ini diberikan karena sejumlah aktivis muda masuk kelompok politik tertentu, yang diduga tidak lagi dapat menjaga obyektivitas yang dimilikinya. Misalnya, dengan mengklaim mewakili generasi tertentu, mereka memberikan penghargaan kepada pihak tertentu.

Hendrik Sirait, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, melihat, ada kecenderungan di kalangan aktivis bahwa mereka akan terhanyut saat masuk ke blok politik tertentu. Ini karena adanya krisis independensi dan kepemimpinan di kalangan mereka.

Adapun pengajar politik di Universitas Indonesia, Boni Hargens, menuturkan, tidak ada konsep dan paradigma bersama di kalangan aktivis muda saat ini. Jadi, ketika mendapat tawaran politik, tidak ada mekanisme yang cukup kuat untuk mengontrolnya. Sementara mereka yang tidak mendapatkan tawaran akan ditinggal.

Dalam kondisi seperti ini, lanjut Boni, tidak banyak pembaruan yang dapat diharapkan dari kiprah para aktivis yang masuk ke politik praktis. (NWO)