Jakarta, Kompas - Pengurus Pusat Muhammadiyah dan sejumlah tokoh lintas agama menuntut Komisi Pemilihan Umum bersikap netral. Apabila KPU tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon tertentu, hal itu akan mencederai demokrasi dan mengkhianati hak-hak politik rakyat.

Saat ini ditengarai ada tanda-tanda yang menunjukkan KPU tidak netral. Selain adanya bukti spanduk sosialisasi pemilu presiden dan wapres yang mengarah untuk mencontreng pasangan tertentu, juga adanya sikap anggota KPU yang setuju dengan pilpres satu putaran.

Hal itu disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin saat berpidato sebelum peresmian Gedung Fakultas Kedokteran dan Kesehatan dan Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Ciputat, Tangerang, Jumat (3/7). Acara peresmian dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla, yang juga calon presiden, dan Rektor UMJ Masytoh Kusnan.

”Saya dan tokoh lintas agama kemarin, Kamis, berkumpul. Kami menuntut kenetralan KPU. Saya dan tokoh lintas agama menengarai ada tanda-tanda KPU itu tidak netral, misalnya soal spanduk sosialisasi dan sikap setuju pilpres satu putaran,” tandas Din.

Menurut Din, sikap ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi para capres dan cawapres lainnya serta rakyat yang memiliki kebebasan memilih.

”Ini bukan seruan saya, tapi boleh jadi, kalau ada tindakan seperti itu karena pencontrengannya (sosialisasi) diletakkan pada kotak nomor dua, jangan-jangan rakyat akan cenderung memilih kalau tidak nomor satu atau nomor tiga karena menilai tidak adil,” katanya.

Menggiring

Secara terpisah, Tim Kampanye Nasional Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menemukan sosialisasi pemilu yang dinilai tidak berimbang. Bila sebelumnya spanduk sosialisasi yang dinilai berpihak pada salah satu pasangan calon, kini muncul sosialisasi formulir C1 (sertifikat hasil penghitungan suara di TPS) yang juga ”menggiring” pada pemenangan nomor dua.

Koordinator Teknologi Informasi, Tabulasi Suara, dan Relasi KPU Tim Kampanye Nasional Mega Prabowo, Arif Wibowo, Jumat kemarin, mengatakan, sosialisasi formulir C1 yang tidak berimbang ditemukan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Dalam contoh formulir C1, terdapat tiga pasangan capres dengan angka perolehan suara, pasangan pertama 150, pasangan kedua 300, dan pasangan ketiga 200. Dari contoh itu diperoleh bahwa pasangan kedua yang menang di TPS tersebut. Formulir yang dicontohkan itu merupakan hasil penghitungan suara di TPS 01, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.

”Contoh ini berbahaya karena seperti menggiring petugas penyelenggara pemilu. Ini tentu saja menyalahi asas penyelenggara negara yang mandiri, tetap, dan independen. Saya belum tahu apakah itu dibuat oleh KPU daerah atau KPU Pusat,” ungkap Arif. (HAR/SIE)