Jakarta, Kompas - Meski dengan catatan tentang berbagai kekurangan yang terjadi, terselenggaranya debat di antara calon presiden dan calon wakil presiden bukan hanya memeriahkan kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2009. Debat itu juga memberi sumbangan kemajuan bagi proses berdemokrasi di Indonesia.

Di luar arena debat itu, kampanye belum mengumandangkan program yang argumentatif dan realistis. Banyak kampanye yang ingin membuat masyarakat lebih realistis dan pandai berargumentatif terbelokkan ke berbagai kepentingan untuk pencitraan dan hal-hal pribadi.

Demikian evaluasi kampanye pemilihan umum presiden-wakil presiden (pilpres) yang berlangsung sejak 2 Juni sampai Sabtu 4 Juli 2009. Evaluasi ini disampaikan pengamat politik Fadjroel Rachman; dosen Sosiologi Politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito; dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman; peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit; dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif.

Dosen Sosiologi Politik UGM, Arie Sudjito, saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (4/7), mengatakan, pelaksanaan kampanye pilpres berdasarkan format dan pemanfaatan instrumen kampanyenya lebih meriah dibandingkan dengan pemilu legislatif lalu. Hal ini setidaknya terlihat dari adanya debat di antara kandidat, penggunaan teknologi untuk kampanye, serta pengelompokan pemilih yang lebih sedikit karena pemilu hanya diikuti tiga pasang calon presiden dan wakil presiden.

Walaupun demikian, kampanye ketiga pasang kandidat itu baru menyentuh lapisan masyarakat menengah atas. Tim kampanye yang menjadi alat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kandidat belum berjalan atau bekerja efektif karena hanya berfungsi sebagai penyelenggara acara (event organizer). Partai politik pendukung yang seharusnya menjadi penyebar pandangan kandidat itu justru tidak berfungsi.

Materi kampanye yang disampaikan ketiga pasang kandidat beserta timnya pun lebih banyak yang bersifat jargon. Kampanye yang mereka lakukan belum mampu memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

”Bagi masyarakat di akar rumput atau kelas menengah bawah, kampanye hanya menjadi hiburan politik. Sulit bagi mereka untuk membedakan pandangan serta menilai kelebihan dan kekurangan dari ketiga (pasang) capres-cawapres,” kata Arie.

Hal senada diungkapkan secara terpisah oleh dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman. Menurut dia, ketiga pasang capres-cawapres masih terjebak dalam gagasan yang normatif. Namun, mereka tidak dapat menjelaskan kepada masyarakat apa pentingnya program yang mereka tawarkan serta bagaimana langkah konkret untuk melaksanakan program tersebut lima tahun ke depan.

Sukardi Rinakit, peneliti senior Soegeng Sarjadi Syndicated, berpendapat, kampanye pasangan capres-cawapres tidak terlalu berpengaruh pada pemilih.

”Masyarakat relatif sudah punya pilihan, yang lebih banyak dipengaruhi oleh kerja tim pasangan calon, baik tim resmi maupun tim bayangan,” kata Sukardi yang saat dihubungi pada Sabtu berada di Yogyakarta.

Persentase pengaruh kerja tim di lapangan itu, menurut Sukardi, bisa mencapai 80 persen. Sementara kampanye yang dilakukan pasangan calon maupun tim mereka, berikut iklan di media, hanya sekitar 20 persen dari pemilih yang mengarah kepada pasangan calon itu.

Kampanye terbuka pun sama karena lebih pada penguatan pilihan bagi pemilih meskipun ada juga yang datang ke kampanye terbuka karena tertarik dengan bayaran yang dijanjikan.

Mengenai pemilih yang masih ragu-ragu (swing voters), Sukardi berpendapat pilihan mereka ini dapat ditentukan berdasarkan kerja konektor partai atau tim bayangan pasangan calon pada saat-saat akhir. Bentuknya bermacam-macam, dari yang sekadar persuasif hingga politik uang. Namun, tidak dapat ditampik adanya kelompok masyarakat yang lebih tertarik pada penampilan pasangan calon.

”Tiga hari masa tenang ini malah jadi masa kerja keras tim bayangan atau tim tak resmi untuk memengaruhi swing voters,” ujar Sukardi.

Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif berpendapat kampanye ini jelas besar pengaruhnya untuk mendidik pemilih dalam menentukan pilihan. Salah satu hal yang penting adalah kemajuan dalam tradisi debat, yang mulai diwarnai adu pendapat.

”Tidak ada lagi kemudahan bagi calon presiden karena harus siap adu pendapat di depan publik,” kata Yudi.

Meski demikian, kampanye memberikan dampak yang berbeda pada dua kelompok besar di masyarakat. Kelompok yang berpendidikan dan sadar informasi paling terbuka bagi pengaruh dari kemampuan pasangan calon. Sebaliknya, masyarakat yang kurang berpendidikan dan kurang informasi lebih tertarik pada penampilan dan komunikasi nonverbal pasangan calon.

Tingginya angka swing voters, ujar Yudi, membuat kampanye menjadi penting. Apalagi, selama ini titik terlemah pasangan calon justru tim kampanye, yang tidak membantu pasangan calon memperluas dukungan. Tindakan tim kampanye pasangan calon justru kontraproduktif bagi pasangan calon karena tidak bisa menempatkan diri.

”Kita mesti lihat pemilu nanti. Jika pemilu jujur dan adil, pembelajaran dalam rangkaian kampanye ini menjadi berarti. Tapi, kalau yang terjadi adalah upaya- upaya yang akhirnya pemilu jadi tidak adil, tidak bersih, dan tidak jujur, maka semua proses pembelajaran akan menjadi sia-sia,” kata Yudi.

Sementara itu, Fadjroel Rachman mencatat, penyelenggaraan debat capres merupakan kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. Ia mencatat banyak berbagai kekurangan dalam debat ini. Akan tetapi, bagaimanapun adanya debat itu meletakkan sejarah kemajuan berdemokrasi bangsa ini. ”Untung ada debat capres dan cawapres. Itu membantu secara prosedural walau secara substantif masih banyak kekurangannya,” ujar Fadjroel.

Ia melihat kampanye di lapangan telah terjadi pembelokan ke arah kepentingan pencitraan dan penonjolan hal-hal pribadi. Ia menyesalkan adanya kampanye untuk satu putaran dan soal sihir serta berbagai hal yang tidak rasional lainnya.

Kampanye akhir

Dalam kampanye terakhirnya di Gelanggang Olahraga Bung Karno, Jakarta, kemarin, calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi calon wakil presiden Boediono memaparkan lima agenda utama dan 15 prioritas dalam 15 menit. Saat pidato, massa yang semula memenuhi Gelora Bung Karno berarak pergi meninggalkan bersamaan dengan datangnya gelap.

Lima agenda itu adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang adil dan merata.

Sementara itu, capres Muhammad Jusuf Kalla dan cawapres Wiranto dalam kampanye putaran terakhirnya kemarin di Malang, Jawa Timur, menegaskan, jika rakyat memberikan mandat kepadanya, mereka berdua berjanji akan sungguh-sungguh bekerja keras untuk rakyat. Akan tetapi, tanggung jawab dan risiko yang mungkin terjadi akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya berdua.

Sebelum terbang pulang ke Jakarta, Kalla menyempatkan bertemu dan berdialog dengan 1.000 pengusaha Surabaya.

Kemarin di Kota Semarang, Jawa Tengah, pasangan capres-cawapres Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto masih mengingatkan pendukungnya untuk mewaspadai kecurangan yang mungkin terjadi saat pemungutan suara.

”Pilpres tinggal beberapa hari lagi, tetapi masalah DPT (daftar pemilih tetap) belum beres. Tampaknya akan ada kecurangan. Karena itu, kami benar-benar mengandalkan suara rakyat. Sebelum memungut suara, pastikan kotak suara kosong, setelah itu baru memilih,” kata Prabowo di hadapan ribuan orang di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah. (IDR/INU/WER/ODY/LAS/SIR/ HAR/OSD/ABK/SUT/MZW