M Ikhsan Modjo 

Sejarah ekonomi Indonesia selalu ditandai tarikan kepentingan politik dan respons pragmatis terhadap berbagai masalah dan kemungkinan ekonomi, baik domestik maupun global.

Iklim ekonomi yang kondusif akan membawa pengambil kebijakan terbuai mimpi besar Indonesia incorporate, yang dalam praktiknya lebih banyak disalahgunakan dan diselewengkan. Saat mimpi-mimpi ini terkubur, pragmatisme kebijakan ekonomi dijadikan solusi pintas keluar dari aneka masalah, yang kerap disebabkan salah urus dan pencampuradukan ekonomi dan politik yang berlebihan.

Dialektika kebijakan ekonomi hampir 40 tahun terakhir membuktikan pergolakan ini. Tumpukan masalah yang nyaris membekukan perekonomian pada era Orde Lama bisa kemudian dicairkan dengan kebijakan pragmatisme liberalisasi keuangan dan perdagangan pada akhir 1960-an.

Namun, kebijakan ini tidak bertahan lama. Iklim ekonomi global yang kondusif berupa membubungnya harga minyak pada era 1970-an dan awal 1980-an menyebabkan kuatnya kembali tarikan politik dalam perekonomian, yang ditandai dengan proteksi dan subsidi besar-besaran negara. Ketika harga minyak kembali turun drastis pada awal 1980-an, sekali lagi dibutuhkan respons pragmatis melalui deregulasi besar-besaran dan pemberangusan berbagai subsidi yang bersifat distorsif pada perekonomian.

Manifestasi dari dualisme tarikan itu adalah satu bentuk kabinet bifurkasi (Rock 1995, 1999). Kabinet bifurkasi adalah satu kabinet dua kaki. Di satu sisi ada teknorat ekonomi yang bertanggung jawab mengelola kebijakan makroekonomi berupa pengendalian inflasi, suku bunga, nilai tukar, berbagai kebijakan fiskal lainnya. Di sisi mikroekonomi ditempatkan para kroni dan kaki tangan politik dari mereka yang dekat dengan kekuasaan, sebagai balas jasa politik atau untuk berbagai tujuan lain yang pada intinya demi melanggengkan dan menambah kekuasaan.

Konsekuensi

Konsekuensi kabinet bifurkasi, para teknorat ekonomi adalah sebatas montir yang digunakan sewaktu-waktu bila mesin perekonomian memanas atau memerlukan terapi tertentu. Sementara pengendali sebenarnya dari roda perekonomian adalah mereka yang dekat tampuk kekuasaan berikut para kroninya.

Dewasa ini, pada Orde Reformasi, pola yang sama terus berlanjut dengan pengungkapan dan tekanan implikasi yang nyaris serupa. Perekonomian dibiarkan berjalan tanpa prioritas dan alur yang jelas pada bidang mikro, seperti kebijakan penguatan sektor riil di bidang pertanian, industri, dan ketenagakerjaan. Sementara saat terjadi masalah, seperti krisis global, berbagai jurus dan manuver kebijakan yang bersifat makro dikeluarkan, untuk menjaga perekonomian terjerembab lebih dalam dan mempercepatnya keluar dari krisis.

Pola ini diperkirakan akan terus berlanjut pada pemilihan kabinet 2009-2014. Pada portofolio di bidang makro, para teknorat akan ditempatkan dengan misi mempercepat transisi krisis dan memperkuat fondasi makroekonomi. Sementara pada bidang mikro akan diisi oleh mereka yang dipilih atas dasar balas jasa politik atau kepentingan kekuasaan yang ada.

Berlanjutnya pola bifurkasi disebabkan masih adanya kebutuhan jaminan stabilitas politik dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Hal ini terlepas dari dominannya koalisi pemerintahan yang akan terbentuk. Dukungan parlemen mayoritas saat ini amat rentan terhadap ketidakpuasan. Dengan demikian, bila elemen-elemen pendukungnya tidak diakomodasi dalam kabinet, akan menyebabkan guncangan dari dalam, yang bisa mengganggu jalannya pemerintahan.

Pembentukan kabinet bifurkasi berlanjut ini dalam jangka pendek bisa jadi dapat mempercepat proses transisi dari dampak krisis global yang dirasakan saat ini, melalui manipulasi berbagai instrumen makro kebijakan fiskal dan moneter.

Namun, untuk mengatasi persoalan kronis, seperti kemiskinan dan pengangguran, deindustrialiasi serta kekakuan pasar kerja, dibutuhkan figur yang juga profesional di bidang mikro, untuk melakukan aneka terobosan guna menghentikan pelemahan sektor riil yang merupakan akar berbagai masalah ini.

Nasib sektor riil

Kebijakan kabinet dua kaki ini memungkinkan adanya tingkat stabilitas dalam waktu cukup lama. Namun, kebijakan ini juga bisa mengakibatkan terabaikannya sektor riil yang menyebabkan berkurangnya tingkat kompetitif bangsa. Demikian juga, prioritas pada sekadar stabilitas makro yang menghasilkan pertumbuhan tidak berkualitas akan menyebabkan berlanjutnya masalah kemiskinan dan ketimpangan.

Dengan kabinet bifurkasi, intervensi pemerintah yang sesungguhnya dibutuhkan untuk memberikan arah dan tekanan prioritas pembangunan, dalam bentuk kebijakan investasi, industri dan kebijakan industri hanya terbatas dilakukan. Dan, kalaupun ada, selalu dilakukan secara inkonsisten, inkoheren, serta sarat akan praktik perburuan rente. Padahal, intervensi selektif kerap dibutuhkan untuk mengatasi kegagalan pasar dan memfasilitasi learning-process untuk perusahaan domestik meningkatkan kapasitas teknikal untuk sukses sebagai produsen dan eksportir di tingkat global.

Untuk meminimalkan ekses negatif pola pembentukan kabinet bifurkasi, ada dua langkah yang dapat diambil.

Pertama, penggunaan satu instrumen kontrak politik berupa visi dan misi serta teknik implementasi rencana kerja dari berbagai kementerian/lembaga negara. Kontrak politik ini harus diumumkan kepada publik dan menjadi semacam alat untuk menjaga komitmen (precommitment device) mereka dan pendukung di belakangnya yang terpilih di kabinet.

Kedua, sejauh mungkin pemangku jabatan kabinet yang berasal dari partai pendukung atau kelompok kepentingan yang profesional, dalam arti memiliki kapasitas keilmuan dan pengalaman, visi serta jujur dan terbukti dapat bersikap adil.

M Ikhsan Modjo Direktur Indef dan Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi Unair