Jakarta, Kompas - Garuda Indonesia dan Krakatau Steel dipastikan mendapatkan giliran privatisasi tahun 2010. Dana hasil privatisasi ini seluruhnya akan masuk ke kas kedua korporasi itu. Tidak ada sepeser pun yang disetorkan ke kas negara sebagai sumber untuk menutup defisit APBN 2010.

”Tidak ada yang disetorkan ke negara karena kedua perusahaan itu memang sudah harus muncul di dunia internasional sebagai perusahaan yang mendunia. Untuk itu, perlu privatisasi,” ujar Sekretaris Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Said, sebelum diprivatisasi, Garuda wajib menyelesaikan berbagai masalah keuangannya dengan BUMN lain, yakni Bank Mandiri dan Pertamina. Penyelesaian perlu agar nilai jualnya meningkat.

”Meskipun demikian, DPR sudah memberikan izin privatisasi untuk kedua BUMN itu. Sekarang tinggal pengertian masyarakat, yang terpenting bukan masalah status kepemilikannya, apakah asing atau bukan, tetapi niat untuk memajukan korporasi ini,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar mengatakan, Garuda siap diprivatisasi tahun depan. Dengan demikian, rencana tersebut tidak akan terhambat oleh masalah utang maskapai penerbangan ini, baik kepada Bank Mandiri maupun Pertamina.

”Kami pastikan, kedua masalah itu selesai karena proses restrukturisasinya sudah hampir selesai. Jadi, tidak akan ada masalah,” ungkapnya.

Sesuai dengan proses restrukturisasi utang Garuda sejak tahun 2001, total kewajiban Garuda kepada Bank Mandiri mencapai Rp 3,3 triliun. Itu termasuk pokok utang dan tingkat pengembalian tahunan yang disepakati.

Garuda akan menggunakan dana yang diperoleh dari privatisasi itu untuk menambah armadanya, dari 66 unit saat ini menjadi 116 unit pada tahun 2014. (OIN/OSA)