Palembang, Kompas - Presiden didesak untuk segera mereformasi total lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini dilandasi dugaan kuat adanya mafia sistem peradilan sebagaimana terungkap dalam rekaman percakapan pejabat penegak hukum yang tersadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aspirasi tersebut diserukan sejumlah mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Cicak Sumatera Selatan dalam unjuk rasa di Bundaran Air Mancur, Kota Palembang, Jumat (6/11).

”Kita semua menyaksikan saat rekaman pembicaraan antarsejumlah pejabat yang diputar di Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu. Sungguh benar, ada mafia hukum di Indonesia. Ini fakta! Sistem hukum kita diobok-obok mafia hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengusaha, dan pengacara,” kata koordinator aksi, Tarech Rasyid.

Dia berpendapat, saat ini tak ada yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, kecuali Presiden melakukan reformasi total sistem penegakan hukum. Pilar-pilar yang harus direformasi meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengacara.

Reformasi total tersebut, menurut Mohamad Desiandi (24), salah seorang aktivis mahasiswa, harus dilakukan mulai dari pusat hingga ke daerah. Alasannya, apa yang terjadi di pusat merupakan cermin di daerah.

Komunitas Cicak Sumatera Selatan berpandangan, reformasi lembaga penegak hukum hanya bisa dilakukan dengan pertama- tama memecat seluruh aparat penegak hukum yang terindikasi bagian dari mafia hukum.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Joko Siswanto, menilai bahwa dugaan rekayasa kriminalisasi pejabat KPK, dan terungkapnya rekaman pembicaraan telepon Anggodo Widjoyo, sebagai fenomena puncak gunung es bobroknya hukum di Indonesia. Ini semakin menimbul- kan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

”Mafia hukum ternyata masih tetap subur. Kekuasaan dan uang ternyata segalanya dalam menyelesaikan semua masalah. Nilai kebenaran, integritas, dan keadilan dikalahkan arogansi kekuasaan dan uang,” kata Joko dalam dialog publik ”Demokrasi Cicak-Buaya” di Universitas IBA, Palembang.

Menurut Joko, kasus yang diduga melibatkan sejumlah petinggi lembaga hukum tersebut menunjukkan sikap otoriter birokrasi rente, yaitu sikap memaksakan, menggadaikan, dan menyewakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

”Jika dibiarkan, korupsi merajalela, rezim otoriter dan ketidakadilan semakin dirasakan masyarakat, itulah awal dari kejatuhan sebuah rezim yang berkuasa,” katanya. (RWN/LAS)