Jakarta, Kompas - Markas Besar Tentara Nasional Indonesia belum menerima kajian dari TNI Angkatan Darat berkaitan dengan kemungkinan dibentuknya komando daerah militer baru di Papua. Oleh karena itu, Markas Besar TNI belum memutuskan perlu tidaknya kodam baru di Papua selain Kodam XVII/Cendrawasih.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kamis (12/11), menyatakan, pihaknya belum menerima kajian dari TNI Angkatan Darat untuk mendirikan kodam baru di Papua. Perlunya kodam baru ini disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letjen George Toisutta, Rabu lalu. ”Tentunya ada kajian dulu. Kajian diserahkan ke TNI. TNI akan bikin tim. Kemudian kita survei. Baru ada keputusan,” kata Djoko.

Menurut Djoko, dalam pembuatan rencana pembangunan kekuatan, yang menjadi pertimbangan adalah bentuk geografis negara. Selain bentuknya seperti kipas, ciri geografis Indonesia adalah dua pertiganya terdiri dari laut. Melihat terbukanya alam ini, menurut Djoko, dibutuhkan bentuk pertahanan khusus yang bentuknya melingkar. Selain itu, dibutuhkan kekuatan yang besar. ”Perlu keterpaduan antara tiga angkatan,” katanya.

Menanggapi rencana penambahan kodam, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Sidharto Danusubroto, sepakat dengan Panglima TNI bahwa diperlukan pengkajian yang lebih dalam untuk menentukan perlu-tidaknya kodam baru di Papua.

Menurut dia, berbicara tentang pertahanan nasional, terutama untuk wilayah perbatasan, harus sesuai dengan spirit Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No 3/2002 tentang Pertahanan.

UU No 34/2004 menyatakan, perbatasan merupakan prioritas untuk gelar pasukan. Namun, sebisa mungkin gelar pasukan itu menghindari bentuk-bentuk organisasi. UU No 3/2002 menyatakan, pertahanan harus sesuai dengan kondisi geografis di Indonesia yang merupakan negara kepulauan. (EDN)