Jakarta, Kompas - Krisis listrik di Jakarta dan sekitarnya baru akan berakhir pada 19 Desember 2009 setelah PT Perusahaan Listrik Negara mendapatkan interbus transformer atau trafo pengganti untuk Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Cawang. Pemadaman bergilir di Jakarta dan sekitarnya juga mulai berkurang karena daya hilang kini hanya 170 megawatt.

Jaminan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/11). Pulihnya listrik di Jakarta ini ditegaskan Wakil Presiden Boediono dalam jumpa pers terpisah di Istana Wapres.

Menurut Hatta, trafo untuk Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cawang sudah terbeli sehingga kebutuhan listrik di Jakarta sudah bisa diatasi pada 19 Desember. ”Kita pantau saja,” ujar Hatta. Kerusakan trafo GITET Cawang dan Kembangan menyebabkan pasokan listrik ke Jakarta dan sekitarnya kehilangan daya 1.000 megawatt (MW).

Wapres menegaskan, pemadaman bergilir di Jakarta dan sekitarnya bisa ditekan karena daya listrik yang hilang kini tinggal 170 MW. ”Pengurangan kehilangan daya ini dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai solusi,” ujar Wapres. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh dan Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar telah diminta agar mempercepat perbaikan.

Menurut Wapres, seraya menanti perbaikan, pemerintah mengganti pasokan daya yang hilang dengan membeli listrik dari pembangkit di sekitar Jakarta yang penyalurannya tidak melalui kedua trafo itu. Menurut Hatta, pemerintah membeli daya dari Argopantes, Cikarang Listrindo, dan Bekasi Power Total sebesar 89 MW.

Selain langkah terobosan dengan membeli listrik swasta, pemerintah juga mempercepat pengoperasian trafo di GITET Balaraja dan proyek turbin gas Muara Karang. Percepatan ini untuk mengatasi masalah kerusakan di GITET Kembangan.

Kecaman dan pasrah

Sekalipun ada terobosan dari pemerintah untuk mengatasi krisis listrik, kecaman terus berdatangan ke alamat PT PLN, terutama dari kalangan pengusaha kecil dan menengah yang mengandalkan listrik.

”Bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), listrik itu seperti darah. Kalau kurang darah, pasti terkulai,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM Sandiaga S Uno di Jakarta, kemarin. Kadin mengestimasikan kerugian UMKM mencapai Rp 50.000 per bulan karena krisis listrik.

”Jadi, kalau berdasarkan hitungan Badan Pusat Statistik ada 50 juta UMKM, berarti total kerugian mencapai Rp 2,5 triliun per bulan,” ujarnya. Estimasi berikutnya adalah target pendapatan akan turun 20-25 persen.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ernovian G Ismy secara terpisah mengungkapkan hanya kepasrahan yang bisa dilakukan UMKM. Apalagi dengan tenggat yang masih sebulan untuk listrik kembali normal.

Hatta juga menegaskan, krisis listrik di beberapa daerah segera teratasi dengan rampungnya beberapa proyek pembangunan 10.000 MW tahap kedua. ”Dalam waktu dekat, pembangkit Labuhan berkapasitas 2 x 300 MW dan pembangkit Rembang berkapasitas 315 MW yang masuk proyek 10.000 MW tahap pertama siap memasok listrik,” ujar Hatta.

Manajer Bidang Distribusi PT PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu Paranai, Jumat, mengungkapkan, pemadaman listrik akan teratasi pada akhir November setelah perawatan pembangkit dan perbaikan kerusakan selesai. Saat ini defisit listrik di sistem Sumatera bagian selatan (Sumbagsel), yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, dan Lampung sebesar 300 MW.

Kapasitas pembangkit di sistem Sumbagsel sebesar 1.800 MW dengan beban puncak 1.700 MW. Masih ada cadangan 100 MW. Namun, dengan dilakukannya perawatan dan terjadinya kerusakan, sistem Sumbagsel defisit 300 MW.

Krisis listrik sejauh ini masih dikeluhkan di Bandung (Jawa Barat), wilayah Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, serta sejumlah daerah di Sulawesi. Pengusaha juga masih mengeluhkan jadwal pemadaman yang tak pasti. (ILO/WAD/LAS/GRE/ABK/APA/HAN/BAY/GAL)