SURABAYA, KOMPAS - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya Agus Suhartono berjanji menuntaskan pembahasan tunjangan bagi para prajurit penjaga 12 pulau terluar.

”Hal ini menjadi prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan saya. Semoga tunjangan ini mulai dapat diterapkan bulan Januari 2010,” ujar Agus seusai upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dari Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno kepada Laksamana Madya Agus Suhartono di Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Dermaga Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/11).

Peningkatan kesejahteraan prajurit menjadi salah satu dari lima prioritas Panglima TNI. Empat prioritas lainnya, menurut Agus, pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), kesiapsiagaan operasional, pendidikan, dan latihan, serta zero accident atau meminimalisasi kecelakaan melalui optimalisasi perawatan alutsista.

Selain itu, Agus Suhartono berjanji untuk menuntaskan proses pembelian dua kapal selam yang saat ini sudah memasuki tahap akhir. Menurut dia, usulan pembelian dua kapal selam senilai 700 juta dollar AS atau sekitar Rp 7 triliun sudah diterima Departemen Pertahanan sejak beberapa bulan lalu.

”Kami membutuhkan tambahan kapal selam yang minimal berkualitas setara dengan negara tetangga, Malaysia, atau bahkan lebih baik. Hal ini penting untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi setiap kasus sengketa kewilayahan,” ungkap Agus, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Perencanaan KSAL.

Saat ini Indonesia mempunyai dua kapal selam, yakni KRI Cakra dan KRI Nanggala. KRI Cakra baru saja diservis di Korea Selatan, sedangkan KRI Nanggala menunggu tersedianya dana untuk menjalani proses serupa. Meski demikian, kualitas keduanya tertinggal dibandingkan dengan kapal selam kelas Scorpene buatan Perancis yang dibeli Malaysia, beberapa waktu lalu.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan siap apabila dipercaya menjadi Panglima TNI. Meskipun jika diurutkan jabatan Panglima TNI menjadi jatah matra laut, menurut Tedjo, keputusan sepenuhnya berada pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Panglima TNI bukan jatah salah satu kesatuan sehingga keputusannya terserah Presiden,” tutur Tedjo,

Dalam pemilihan Panglima TNI kali ini Tedjo akan bersaing dengan lima calon lain, yakni Jenderal Agustadi SP (mantan KSAD), Letjen George Toisutta (KSAD), Laksamana Madya Agus Suhartono (KSAL), Marsekal Soebandrio (mantan KSAU), dan Marsekal Madya Imam Sufaat (KSAU).

”Semua memiliki kesempatan yang sama menjadi Panglima TNI. Dalam undang-undang, ketiga matra memiliki kedudukan yang setara sehingga tidak ada prioritas terhadap salah satu angkatan,” ungkap Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso seusai menjadi inspektur upacara serah terima jabatan KSAL. (RIZ)