Jakarta, Kompas - Pengawasan ujian nasional untuk tingkat SMP dan SMA sederajat pada Maret 2010 mendatang akan diperketat. Namun, pengawasan ketat tidak ada artinya jika tidak disertai kejujuran semua pihak.

”Karena itu, mulai dari siswa, orangtua siswa, guru, dan institusi pendidikan harus bersama-sama menjunjung kejujuran,” kata Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Jumat (13/11). Ia mengatakan hal itu seusai menyerahkan hadiah kepada para pemenang Lomba Kreasi dan Inovasi Media Pembelajaran Tahun 2009 untuk guru SMP se-Indonesia. ”Tidak ada manfaatnya kalau kita melakukan kecurangan dalam ujian nasional,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Kompas, pada tahun 2009 sekitar 1.030.000 tenaga pengawas dilibatkan dalam penyelenggaraan ujian nasional (UN) SMP, SMA, sederajat. Di luar tenaga pengawas itu masih ada 55.265 pemantau independen dari unsur perguruan tinggi dan asosiasi profesi.

Mendiknas tidak menjelaskan bentuk pengawasan dalam UN 2010. Namun, ia mengajak semua pihak untuk tidak berbuat curang. Sebab, siswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian nasional ulangan. ”Karena itu, semuanya harus jujur, jujur, dan jujur,” katanya.

Hindari gengsi daerah

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengatakan bahwa pencapaian UN jangan dianggap sebagai gengsi daerah yang mengakibatkan adanya intervensi dari pemerintah daerah kepada sekolah.

”Yang terjadi saat ini, pimpinan daerah dan kepala dinas menekan kepala sekolah dan guru untuk bisa mencapai target kelulusan tertentu demi mengejar gengsi daerah,” ujarnya.

Psikolog Pendidikan dari Universitas Indonesia, Lucia RM Royanto, mengatakan, dalam penyelenggaraan UN, yang penting dilakukan adalah mempersiapkan mental siswa. Kepada siswa perlu ditanamkan bahwa ujian adalah sesuatu yang biasa dalam pendidikan. (LUK/ELN)