
Selasa, 17 November 2009 | 02:57 WIB
Penilaian itu disampaikan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), M Arwani Thomafi, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (16/11). ”Pemondokan masih jauh dari memuaskan, terutama soal kenyamanan, dirasa masih kurang,” kata Arwani yang kini tengah melakukan pemantauan di Tanah Suci bersama tim Komisi VIII.
Tim Komisi VIII masih menemukan sejumlah pemondokan yang tidak memenuhi syarat, tetapi tetap diizinkan untuk ditempati. Pemerintah Arab Saudi tetap mengeluarkan tasrih, yakni rekomendasi kelayakan hunian.
Salah satunya soal ruas ruangan. Pemerintah Arab Saudi mengatur standar kelayakan pemondokan 3,5 meter persegi untuk satu anggota jemaah. Namun, banyak pemondokan yang luasnya masih jauh di bawah standar.
Arwani mencontohkan, di Maktab 47 kamar nomor 202 dihuni 19 anggota jemaah haji asal Kabupaten Karawang. Padahal, luas kamar itu hanya 45 meter persegi sehingga rata-rata seorang menempati ruang seluas 2,3 meter persegi. Kondisi serupa ditemukan di kamar nomor 206 dan 205 di maktab yang sama. ”Jadi, terlihat ada pemadatan pemondokan,” kata Arwani.
Bukan hanya itu, tim Komisi VIII juga menemukan lift tanpa penutup di sebuah pemondokan yang dihuni oleh jemaah haji asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski tidak ada jemaah yang memprotes, kondisi seperti itu tetap akan membahayakan.
Atas temuan itu, tim meminta Departemen Agama sebagai penyelenggara ibadah haji mengevaluasi pemilihan pemondokan. Departemen Agama diminta lebih selektif dalam memilih pemondokan.
Sementara itu, kantor berita Saudi Press Agency memberitakan, Gubernur Mekkah yang juga Ketua Panitia Pusat Haji Khalid Al-Faisal bin Abdulaziz baru akan melakukan inspeksi hari Rabu pekan ini guna melihat persiapan pelayanan haji.
Dua surat kabar, Al-Nadwah dan Al-Bilad, dalam editorial mereka memuji Arab Saudi yang mereka nilai telah memberikan pelayanan terbaik terhadap jemaah haji dengan persiapan yang lengkap. Semua itu, kata surat kabar tersebut, dilakukan petugas yang berkompeten dari kerajaan.