Singapura, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memandang persetujuan perdagangan bebas atau FTA secara bilateral maupun regional kerap menjadi pilihan tak terhindarkan karena macetnya Putaran Doha di Organisasi Perdagangan Dunia. Meski harus dilakukan dengan hati-hati, FTA juga menawarkan peluang yang tak bisa terus dibiarkan lepas karena Indonesia selalu merasa tidak siap.

”Tidak bisa kita terus-menerus begini karena tidak sehat-sehat. Kalau ada BUMN (badan usaha milik negara) yang tidak sehat terus, itu mau ada terus atau tidak. Pemimpinnya mau itu terus atau tidak. Kalau begitu saja, apa yang didapat rakyat kita. Saya tidak ingin kita berlindung di bawah nasionalisme yang sempit. Saya ingin kita bangkit, lebih produktif, kompetitif, dan bersaing dengan yang lain,” ujar Presiden Yudhoyono ketika berdialog dengan wartawan sebelum mengakhiri kunjungan di Singapura, Senin (16/11).

Presiden Yudhoyono menegaskan, Indonesia pada dasarnya memilih kesepakatan di bidang perdagangan dan investasi serta sejumlah subsektor ekonomi lainnya dicapai secara multilateral di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

”Pilihan kita WTO sebab kalau kita bernegosiasi dengan FTA, apakah bilateral, trilateral, atau regional, belum tentu posisi tawar kita lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Tetapi, kenyataannya semua sudah punya FTA,” ujar Presiden.

Presiden Yudhoyono mencontohkan, FTA menjadi pilihan yang ditempuh oleh ASEAN dan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), yang di dalamnya Indonesia menjadi anggota. Menjadi konsekuensi logis bahwa Indonesia kemudian juga turut menjadi bagian dari kawasan perdagangan bebas tersebut.

Presiden mengingatkan, Kesepakatan Target Bogor (Bogor Goals) pada tahun 1994 pun menuju liberalisasi perdagangan dan investasi. Integrasi ekonomi dalam perkembangannya semakin tidak terhindarkan. Namun, prinsip kehati-hatian dan kegigihan negosiasi menjadi keharusan.

Presiden Yudhoyono menyebutkan, saat ini terbentuk Trans Pacific Partnership antara sejumlah negara di Amerika Latin dan Asia. Indonesia belum memilih bergabung.

”Akan kita pastikan dahulu bahwa kita punya kesiapan yang setara dengan yang lain. Manakala kita bisa memilih apakah kita bergabung dengan bilateral FTA dan kita rasa belum saatnya masuk, kita tidak masuk. Tetapi, manakala semua masuk ke situ ya tidak mungkin kita tidak masuk,” ujar Presiden.

Dalam upaya membangun kesiapan struktur ekonomi di dalam negeri guna menghadapi integrasi perekonomian itu, pemerintah menetapkan konektivitas antarkawasan dan antarsektor sebagai salah satu fokus program kerja pemerintah mulai 100 hari pertama. (DAY)