JAKARTA, KOMPAS -  Pemadaman listrik bergilir di Jakarta dan sekitarnya bakal berakhir. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis (19/11), menyatakan, sumber pendanaan untuk mencukupi kekurangan pasokan listrik di DKI Jakarta senilai Rp 5,6 triliun sudah didapatkan.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa seusai Rapat Kabinet Paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, menjelaskan, sumber dana tersebut berasal dari kredit ekspor senilai 300 juta dollar Amerika Serikat dan dana Rp 1 triliun milik PT Perusahaan Listrik Negara. Kredit ekspor ini sudah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Hatta mengatakan, menteri-menteri terkait sudah membahas sumber pendanaan untuk mencukupi kekurangan pasokan listrik di seluruh Indonesia sebesar Rp 30 triliun. Sekitar Rp 5,6 triliun dari dana itu untuk DKI Jakarta.

Dana untuk mengatasi krisis listrik di DKI Jakarta itu, antara lain, untuk pembelian trafo baru pada beberapa gardu induk guna mencukupi pasokan listrik ke Jakarta dan sekitarnya.

”Masalah kekurangan listrik yang tergolong darurat harus ditangani pula dengan cara-cara darurat,” ujarnya.

Kondisi krisis listrik di Jakarta dan sekitarnya saat ini, menurut Hatta, masih kekurangan pasokan sekitar 30 megawatt (MW). Turun dari posisi sebelumnya 120 MW. Dia berharap tidak sering lagi terjadi pemadaman di wilayah sektor-sektor produktif di wilayah Ibu Kota.

Hatta menjelaskan, sisa dana sebesar Rp 23,5 triliun untuk mencukupi pasokan listrik seluruh Indonesia akan dicari jalan keluarnya melalui UU Kelistrikan yang baru. Pemda juga diharapkan bisa berperan jika masih terjadi kekurangan pasokan listrik.

Menurut Hatta, untuk pembangkit listrik baru dengan skala kecil bisa saja pembiayaannya dilakukan oleh PLN sendiri.

”Intinya, kami sudah hitung, angkanya sudah ada. Tapi, sumbernya dari mana itu sedang dicari. Jangan berpikir bahwa semua harus didanai APBN. Makanya kita harus memperbaiki,” ujarnya.

Bantuan pemprov

Sementara itu, Departemen Perindustrian mendorong setiap pemerintah provinsi untuk memperkuat negosiasi kalangan industri dalam negeri dengan importir menyusul keterlambatan pengiriman barang selama dua pekan terakhir.

Sikap ini karena para eksportir terancam terkena denda bahkan pemutusan kontrak pembelian akibat dari aktivitas produksinya terganggu pemadaman listrik.

”Kalangan industri jangan dibiarkan menanggung sendiri beban akibat krisis listrik ini,” ungkap Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian Agus Tjahajana Wirakusumah, Kamis di Bandung, Jawa Barat.

Dia mengakui, sejumlah kalangan industri mengeluh harus menanggung beban biaya yang besar karena terganggunya proses produksi setelah pemadaman listrik oleh PLN yang terkadang tanpa pemberitahuan.

Menurut Agus, seharusnya pemerintah provinsi tidak tinggal diam melihat industri di daerahnya kesulitan.

”Apalagi, persoalan (yang dialami industri) tersebut bukan salah mereka. Jika pemprov memperkuat negosiasi dengan pihak importir, harapannya ada keringanan,” kata Agus.

(GRE/SON/EKI/HAN/EVY/ANTARA)