Jakarta, Kompas - Warga di sekitar Kali Lagoa Kanal, Kali Gubuk Genteng, Kali Banglio, dan Kali Cakung Lama mengeluhkan ketidakseriusan Pemerintah Kota Jakarta Utara menghadapi banjir. Normalisasi yang sudah sering diusulkan dan dijanjikan hingga kini belum terwujud.

”Enam tahun lalu, kami mengusulkan lumpur di Kali Lagoa Kanal dikeruk, tetapi sampai saat ini belum ada tindakan apa-apa. Bahkan, pernah suku dinas pekerjaan umum (PU) tata air berjanji di depan wali kota akan segera mengeruk saluran itu,” tutur Alimsori, Ketua Dewan Kelurahan Koja, Kamis (19/11).

Kali Lagoa Kanal dengan panjang 700 meter, kata Alimsori, adalah terusan dari Kali Buntung menuju ke Jakarta International Container Terminal di Tanjung Priok. Kondisi Kali Lagoa Kanal sepanjang 400 meter mulai dari Kali Buntung masih lebar. Namun, memasuki RW 01, Koja, badan kali menyempit karena tertutup sampah dan menjadi permukiman penduduk.

”Sebelumnya, kali ini lebarnya 15 meter, kini tersisa satu meter. Akibatnya air dari saluran warga tak bisa mengalir,” kata Alimsori.

Lurah Koja Totok Esdiantopo ketika dikonfirmasi mengatakan sudah kembali mengirim surat permohonan kepada suku dinas pekerjaan umum tata air untuk meminta dilakukan pengerukan saluran.

Sementara itu Yuniati (34), warga RW 04, Semper Barat, meminta agar normalisasi dan pengerukan lumpur di Kali Gubuk Genteng segera dikerjakan. ”Lihat saja, kali tersisa satu meter, padahal normalnya lebar kali ini enam meter. Lumpur yang mengeras dijadikan tempat tinggal oleh warga,” ungkapnya.

Begitu pun pengurasan lumpur di Kali Banglio, Kalibaru Cilincing. Saat ini petugas sedang menguras kali itu, tetapi tidak dapat tuntas karena terhalang 40 rumah yang belum dibebaskan. Penghuni bantaran Kali Cakung Lama di Sukapura pun meminta normalisasi kali itu.

Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Utara Irvan Amtha saat dikonfirmasi mengatakan, 14 kali di wilayahnya telah dikeruk dan semua pompa berfungsi baik. Bahkan, Desember nanti akan mendapat tambahan enam mobil pompa.

Peta drainase

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nurmansjah Lubis, Kamis, meminta Dinas Pekerjaan Umum DKI menyusun peta jaringan drainase dan mendata kondisinya. Peta jaringan drainase Jakarta mulai tingkat lingkungan sampai sungai utama dan data kondisi terbaru sangat diperlukan untuk mengetahui lokasi rawan genangan dengan tepat dan langkah penanganannya.

Ketua Komisi D DPRD Berli Hutajulu mengatakan, Dewan mengalokasikan Rp 100 miliar untuk mengatasi genangan di Jakarta. Sebelumnya, Pemprov DKI meminta Rp 47 miliar untuk penanganan genangan dengan perbaikan drainase. (arn/eca)