
Sabtu, 21 November 2009 | 03:21 WIB
”Pendidikan kebangsaan, karakter, atau nilai-nilai tersebut masih jadi perhatian di kurikulum pendidikan. Pertanyaannya, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu sering kali tidak bisa melekat dan dijiwai siswa, ya... karena metodologi pembelajaran yang dilakukan guru umumnya tidak menarik,” kata Diah Harianti, Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, di Jakarta, Jumat (20/11).
Diah mengatakan hal itu menanggapi Heru Matador, Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri. Depdagri menilai, sekarang banyak pelajar yang tak paham Pancasila, bahkan urut-urutannya pun banyak yang salah (Kompas 20/11).
Menurut Diah, pendidikan wawasan kebangsaan masih diajarkan, antara lain, dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Mestinya, dalam pelajaran PKN kompetensi yang dicapai bukan berhenti pada aspek kognitif atau siswa tahu. ”Namun, juga perlu sampai ke kompetensi kognitif dan keterampilan untuk menerapkan apa yang diajarkan,” kata Diah.
Para guru, ujar Diah, mesti kreatif untuk mengembangkan cara-cara belajar yang menarik sehingga siswa ingat dan memahami banyak aspek kebangsaan.
S Hamid Hasan, Ketua Umum Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia, menegaskan, miskinnya guru dalam mengembangkan metodologi pembelajaran karena para guru minim diberi pendidikan dan pelatihan. ”Jika ada perubahan-perubahan dalam kurikulum atau kebijakan pendidikan, guru dianggap sudah bisa menjalankan sendiri. Itu salah,” ujarnya. Menurut Hamid, pembelajaran soal Pancasila dan Kewarganegaraan selama ini bersifat indoktrinasi. Guru pun diarahkan demikian.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistiyo mengatakan bahwa dalam pendidikan, guru menjadi ujung tombak yang tidak boleh diabaikan.
”Jangan hanya mudah menyalahkan guru yang kurang tidak kreatif, malas, membosankan, dan sebagainya. Namun, apakah selama ini para guru kita sudah benar-benar diperhatikan dalam pengembangan profesionalismenya?,” ujar Sulistiyo.