Yogyakarta, Kompas - Muhammadiyah memandang gejala korupsi, kolusi dan nepotisme menunjukkan tanda menguat kembali. Orientasi kekuasaan yang mengarah pada bentuk otoritarianisme baru, dengan sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan pada satu pihak, kembali menguat pula.

Munculnya gejala neokorupsi, kolusi dan nepotisme (neo-KKN) itu menjadi salah satu dari lima butir isi refleksi milad 100 tahun Muhammadiyah, yang disampaikan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Senin (23/11) di Yogyakarta. Pada 25 November atau 8 Zulhijah 1430 Hijriah tepat 100 tahun usia Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 8 November 1912 (8 Zulhijah 1330 Hijriah).

Menurut seorang Ketua PP Muhammdiyah, Haedar Nasir, gejala menguatnya kembali KKN bisa terlihat dalam proses pilkada atau pemilu anggota legislatif. Dalam ajang itu, tampak bagaimana keterlibatan kerabat dan kroni yang dimunculkan.

Kemunculan anggota keluarga dalam kancah politik sebenarnya tak menjadi persoalan jika yang bersangkutan secara kualitas menguasai dunia politik. Sebaliknya, jika kemunculan keluarga atau kroni tak didasarkan pada kemampuan, kualitas obyektif, dan hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan, itu masuk KKN.

”Salah satu bagian dari peran reformasi kita adalah pemberantasan KKN. Ia menjadi sendi dasar bangsa. Jika KKN ini tidak dihilangkan, agenda reformasi, reformasi birokrasi tidak bisa jalan,” ujar Haedar.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menambahkan, selain neo-KKN, ada hal yang tak kalah buruk, yakni orientasi kekuasaan yang mengarah pada bentuk otoritarianisme baru. Kondisi ini membuat demokratisasi di negeri ini mati suri.

Dalam otoritarianisme, kekuasaan dan politik kurang diabdikan untuk kepentingan rakyat. Kekuasaan lebih diabdikan untuk kepentingan politikus, baik untuk berkuasa maupun untuk melanggengkan kekuasaan. ”Gejala neo-KKN dan neootoritarianisme berbahaya untuk masa depan bangsa,” ujar Din. Muhammadiyah memandang perlu rekonstruksi visi dan karakter bangsa. (wer)