Jakarta, Kompas - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Aulia Rachman, mengusulkan perlu konsolidasi konstitusi untuk mempertegas sistem presidensil. Konsolidasi konstitusi bisa dilakukan dengan melakukan perubahan kelima Undang-Undang Dasar 1945.

Aulia menjelaskan itu kepada Kompas seusai peluncuran buku Sistem Pemerintahan Presidentil Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945, Senin (23/11) di Jakarta. Buku yang merupakan disertasi doktor Aulia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu dibahas ahli hukum Adnan Buyung Nasution, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, mantan anggota MPR Pataniari Siahaan, dan dimoderatori wartawan senior August Parengkuan.

Menurut Aulia, perubahan kelima konstitusi perlu dilakukan untuk menyempurnakan pasal guna mempertegas dianutnya sistem presidensil. Pasal yang diusulkan diubah adalah soal penerimaan duta negara lain yang memerlukan pertimbangan DPR, pemberian grasi, rehabilitasi, abolisi, dan amnesti yang juga memerlukan pertimbangan DPR dan Mahkamah Agung (MA), serta pasal soal Dewan Perwakilan Daerah (DPD). ”Untuk menerima duta besar negara lain tidak perlu pertimbangan DPR,” kata dia lagi.

Adnan Buyung menyetujui rekomendasi Aulia. ”Perubahan kelima diperlukan untuk mempertegas sistem presidensil, menghindari tumpang tindih kewenangan lembaga negara. dan membenahi sistem checks and balances,” kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini. Dia menyarankan perubahan kelima UUD 1945 dilakukan MPR periode 2009-2014.

Benny mengemukakan, sistem presidensil yang dikonstruksikan UUD 1945 hasil perubahan menempatkan posisi politik Presiden sangat kuat, terutama jika mekanisme pengawasan tak berjalan.

Benny tak sependapat dengan pandangan sistem presidensil dengan partai banyak membuat pemerintahan tidak efektif. ”Itu hanya terjadi di Amerika Latin. Di Indonesia tidak,” katanya.

Ia memisalnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009, yang hanya didukung partai minoritas di DPR. Terbukti dia sukses sehingga dipilih kembali. (bdm)