Merayakan Hari Guru

Membicarakan profesi guru di tengah riuhnya suasana belakangan ini ibarat berteriak di padang gurun. Sia-sia! Nyaris membosankan!

Padahal, inilah kesempatan mengingatkan. Kejujuran dan integritas, salah satu hasil pendidikan kemanusiaan, berada di titik nadir. Dari segala persoalan keguruan yang nyaris jadi klasik, tiga persoalan kita angkat ke permukaan, yakni kompetensi, jumlah, dan kesejahteraan guru.

Angka 88 persen guru TK, 77,85 persen guru SD, 28,33 persen guru SMP, 15,25 persen guru SMA, dan 23,04 persen guru SMK tidak layak mengajar tidaklah mengejutkan. Mengapa? Karena ijazah dipakai sebagai satu-satunya tolok ukur kompetensi.

Kita hargai kebijakan sertifikasi guru sesuai UU Guru dan Dosen. Kebijakan ini hanya baik dari sisi birokratis, sebaliknya memaksa guru mengejar perolehan 24 jam mengajar dalam seminggu demi tunjangan profesi. Guru, lokomotif pendidikan, merupakan profesi yang tingkatnya tidak lebih dari tukang yang dibayar sesuai jam kerja.

Sudah saatnya kembali kita tagih janji. Mereka yang susah payah lolos proyek sertifikasi jangan dibiarkan menunggu. Mereka tidak hanya di Jakarta, tetapi juga tinggal di sejumlah kota dan pelosok. Nasib guru seolah-olah dibiarkan, kurang mendapat banyak perhatian dan dukungan. Tidak gegap gempita, tidak ada tekanan dari masyarakat.

Selain realisasi sertifikasi guru, apa lagi? Hentikan diskriminasi guru negeri berstatus PNS dan guru swasta non-PNS. Serupa perlakuan sama terhadap murid swasta dan negeri, guru PNS dan non-PNS adalah pemegang profesi keguruan yang sama-sama mendarmabaktikan diri pada pembangunan anak bangsa.

Yang berstatus honor, wiyata bakti, dan guru tidak tetap bagaimana? Kenali betul latar belakang pendidikan dan kompetensi mereka. Akan tetapi, demi penghargaan profesi keguruan, apalagi dengan payung character and nation building, selayaknya dipenuhi keinginan upah mereka lebih besar dari upah minimum regional untuk buruh. Besarnya paling tidak setara dengan gaji minimal guru PNS.

Masalah sertifikasi dan perlunya perbaikan kesejahteraan guru jangan hanya janji. Hentikan kebijakan yang merecoki ketekunan dan keikhlasan mereka. Kenali profesi keguruan, terutama guru jenjang sekolah dasar hingga menengah. Dibandingkan dengan mereka yang komit lewat lembaga perwakilan guru seperti PGRI dan Federasi Guru Independen Indonesia, umumnya guru lebih menekuni pekerjaannya daripada memperjuangkan nasib sendiri.

Merayakan Hari Guru tanggal 25 November bersamaan dengan genap usia 64 tahun lembaga PGRI, ibarat ajakan mengetukkan palu kebijakan dan penghargaan profesi keguruan, terutama menyangkut proyek sertifikasi dan perbaikan kesejahteraan. Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, pemegang kendali kebijakan teknis, perlu punya komitmen perbaikan mutu anak bangsa.

***

Inggris Buka Borok AS

Borok Amerika Serikat dalam Perang Irak sedang dibuka Inggris, yang menghidupkan kembali kontroversi atas invasi ke negeri 1.001 malam itu.

Gaung kontroversi bergema keras di Inggris, lebih-lebih setelah terungkap tentang keangkuhan tentara AS di kalangan pasukan koalisi di Irak. Keangkuhan tentara AS, yang sering memicu percekcokan di kalangan pasukan koalisi, telah memancing kritik keras tentang partisipasi Inggris dalam Perang Irak.

Berbagai laporan menyebutkan, perwira dan prajurit Inggris benar-benar kecewa terhadap pasukan AS yang arogan, suka mendikte, dan sulit diajak berdialog, ibarat makhluk dari angkasa luar. Pasukan AS juga dikenal suka melakukan penyiksaan terhadap tawanan perang.

Sebagai tanggapan atas gugatan terhadap partisipasi Inggris dalam Perang Irak, dibentuklah Komite Penyelidik Perang Irak bulan Juli 2009. Komite bertujuan mencari kebenaran, mengapa Inggris begitu yakin Irak memiliki senjata pemusnah massal sehingga mendukung AS dalam serangan ke Irak Maret 2003.

Sorotan terhadap kerja komite begitu besar, lebih-lebih karena mantan Perdana Menteri Tony Blair menjadi salah satu tokoh kunci yang dimintai keterangan. Blair menjabat sebagai PM Inggris ketika AS menginvasi Irak Maret 2003. Posisi Blair menjadi sangat penting karena menjadi satu-satunya pemimpin di dunia yang mendukung rencana Presiden AS George Walker Bush waktu itu menginvasi Irak atas tuduhan negara itu memiliki senjata pemusnah massal.

Para pemimpin dunia dan masyarakat global, termasuk sebagian rakyat AS, menolak rencana invasi karena tuduhan Bush diragukan. Sejak awal memang sudah muncul kecurigaan, tuduhan itu hanya dicari-cari dan sebagai rekayasa untuk menjatuhkan pemerintahan Saddam Hussein yang dikenal bermusuhan dengan AS, sekaligus untuk kepentingan bisnis minyak.

Kecurigaan itu kemudian dibenarkan oleh fakta di lapangan. Irak ternyata tidak memiliki program senjata nuklir. Juga tidak memiliki senjata pemusnah massal jenis kimia dan kuman. Sekalipun fakta itu terungkap jelas, AS tidak pernah meminta maaf dan terus saja melanjutkan pendudukan. Dampak invasi dan pendudukan luar biasa. Bukan hanya pemerintahan Saddam tumbang, tetapi juga negeri itu menjadi porak poranda.

Kehadiran pasukan koalisi pimpinan AS juga menimbulkan pergolakan sosial bahkan perang saudara antara golongan Shiah dan Sunni. Sampai sekarang pasukan AS dan kekuatan koalisi lainnya tidak mampu menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban. Hampir tidak ada hari berlalu tanpa insiden peledakan bom. Bangsa Irak telah hancur dan menjadi korban, tetapi siapa yang dapat meminta pertanggungjawaban AS dan Inggris?