Bandung, Kompas - Wali Kota Bandung Dada Rosada berjanji tidak mempraktikkan politik uang dalam merebut kursi Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat. Baginya, politik uang memperburuk citra partai dan selaku pejabat negara dia akan berurusan dengan penegak hukum.

"Sulit bagi saya berpolitik uang. Selain itu dilarang agama, nanti saya juga diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Dada se- usai bertemu dengan sesepuh Golkar di Hotel Sheraton, Rabu (25/11). Dalam kesempatan itu, Dada meminta dukungan para senior Partai Golkar.

Dada menduga terjadi politik uang di detik-detik terakhir menjelang pemilihan nanti. Dia akan menghindari hal itu dengan bersilaturahim dan meraih dukungan dari sesepuh Golkar. Sesepuh diyakini dapat memengaruhi suara dalam pemilihan nanti.

Namun, Dada tidak menampik membutuhkan biaya politik. Biaya itu merupakan sebuah keniscayaan dalam sebuah pemilihan seperti yang akan diikutinya karena setiap kegiatan pasti membutuhkan uang.

Dada enggan menyebutkan jumlah biaya politik yang dialokasikan atau telah dikeluarkan untuk merebut kursi Ketua DPD Golkar Jabar. "Ah, janganlah kalau itu. Pokoknya ada," katanya.

Pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran, Dede Mariana, berpendapat, yang membedakan biaya politik dan politik uang ialah akuntabilitas dan transparansi. Bila sumber dan penggunaan biaya yang dikeluarkan tidak jelas, itu termasuk politik uang. "Yang terpenting lagi pemberi dan penerima dana harus mau diaudit," kata Dede yang hadir dalam pertemuan itu.

Dede mengimbau Dada agar sejak awal transparan kepada publik Golkar mengenai dana yang dikeluarkan berikut sumbernya. Ini juga sebagai dasar publik Golkar mempertanyakan peruntukan dana itu bila ada petinggi Golkar yang menerimanya.

Saat ini sudah muncul empat bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jabar, yaitu Dada, Irianto M Syaifudin (Bupati Indramayu), Eldi Suwandhie (anggota DPR dari Golkar), dan Fitry Putra Nugraha (Ketua DPD Golkar Bogor). (MHF)