Bandar Lampung, Kompas - Lampung masih dikategorikan rawan gizi buruk. Jumlah kasus naik turun pada periode 2007-2009. Namun, minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan diperkirakan membuat kasus tidak tercatat sebenarnya lebih besar.

Aryanto, Direktur Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Lampung, Kamis (26/11), pada workshop bertema telaah kritis pelayanan kesehatan dasar penanganan kasus gizi buruk di Bandar Lampung mengatakan, catatan Dinas Kesehatan Lampung pada 2007 terdapat 35 kasus gizi buruk. Sebanyak 24 pasien dirawat di RSUD Abdul Moeleok Bandar Lampung, 11 pasien dirawat di rumah, dan 15 pasien meninggal dunia.

Angka kasus kemudian tercatat menurun pada 2008, yaitu dengan 33 kasus, 22 pasien dirawat di RSUD Abdul Moeloek, 11 dirawat di rumah, dan sembilan meninggal dunia.

Pada 2009, catatan sampai dengan Oktober 2009 menunjukkan terdapat 36 kasus gizi buruk di Bandar Lampung. Sebanyak 10 pasien di antaranya meninggal dunia.

Aryanto mengatakan, apabila dikaji, jumlah pasien gizi buruk tercatat menurun. Meski demikian, sebenarnya kasus gizi buruk di Bandar Lampung seperti fenomena gunung es. Lebih banyak yang tidak tercatat..

Pussbik Lampung mengkaji, hal itu terjadi akibat banyak faktor. Dari sisi masyarakat, diketahui gizi buruk yang biasanya dialami anak balita terjadi akibat kurangnya perhatian orangtua terhadap anak; kondisi lingkungan korban gizi buruk merupakan lingkungan kumuh, padat penduduk, sanitasi buruk, kurang air bersih dan rawan penyakit serta warga tidak bisa cepat mengakses pelayanan kesehatan akibat kemampuan keuangan rendah dan minimnya kunjungan tenaga medis.

Revitalisasi

Apabila mengakses kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan masyarakat, banyak warga kesulitan akibat persoalan birokrasi. Pussbik juga menemukan, program dan kegiatan pemerintah masih kurang mampu menjawab penyelesaian persoalan kesehatan masyarakat.

Dari sisi pos pelayanan kesehatan terpadu (posyandu), Pussbik menemukan, posyandu belum mampu beroperasi dengan baik akibat minimnya fasilitas, dana operasional, ataupun lemahnya wawasan kesehatan kader posyandu. ”Kader posyandu di Bandar Lampung tidak bekerja maksimal akibat tidak adanya dana operasional, padahal mereka adalah ujung tombak pelayanan kesehatan dasar masyarakat,” ujar Aryanto.

Pussbik Lampung mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Bandar Lampung untuk merevitalisasi posyandu dengan memberikan pelatihan dan penguatan kader posyandu, meningkatkan intensitas kunjungan dan peran aktif tenaga medis puskesmas, serta peningkatan sarana dan produk layanan posyandu.

Tina Maulida, Kepala Seksi Gizi Kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Bandar Lampung mengakui, berdasarkan riset kesehatan daerah tahun 2007, Bandar Lampung masih tergolong serius dalam kasus gizi buruk. Separuh dari 13 kecamatan di Bandar Lampung tergolong kecamatan rawan gizi. (HLN )