Jakarta, Kompas - Sikap sesungguhnya partai politik dalam usulan hak angket kasus Bank Century dapat dilihat dari siapa yang mereka pilih untuk menjadi anggota panitia khusus hak angket tersebut.

Kesungguhan partai patut dipertanyakan jika mereka mengirimkan anggotanya yang bermasalah.

Demikian pernyataan mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, seperti disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, seusai bersama sejumlah inisiator hak angket kasus Bank Century yang menamakan dirinya Tim Sembilan Pencari Kebenaran bertandang ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Sabtu, (28/11).

”Gus Dur menegaskan, semua elemen bangsa harus mengawal usulan hak angket ini. Partai yang ingin bermain akan terlihat dari siapa yang akan mereka kirim untuk duduk di pansus,” kata Bambang.

Selain Bambang, anggota Tim Sembilan adalah Maruarar Sirait dari PDI-P, Chandra Tirta Wijaya (PAN), Lili Chodidjah Wahid (PKB), Ahmad Kurdi Moekri (PPP),

Akbar Faizal (Hanura), Ahmad Muzani (Gerindra), serta Andi Rahmat dan Misbakhun dari PKS.

Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai di DPR yang tidak mengirimkan wakilnya di Tim Sembilan.

Meski demikian, Akbar Faizal, Andi Rahmat, dan Misbakhun kemarin tidak ikut bertemu Gus Dur.

Safari Tim 9

Selain menemui Gus Dur, Tim Sembilan juga berencana bersafari, menemui tokoh lain, seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Minggu ini. Adapun Syafii Maarif, Din Syamsuddin, dan Amien Rais rencananya ditemui pada hari Senin bersama Megawati Soekarnoputri dan Sultan Hamengku Buwono X.

”Harapan kami, safari ini akan memperbesar dukungan terhadap pansus hak angket kasus Bank Century. Itu akan menjadi modal penting untuk mengusut kasus ini, dari hulu hingga hilir, yaitu ke mana uang negara Rp 6,7 triliun yang diterima Bank Century tersebut akhirnya mengalir?” ucap Bambang.

Jika usulan hak angket kasus Bank Century disetujui di Sidang Paripurna DPR, 1 Desember 2009, lanjut Bambang, susunan keanggotaan pansus diharapkan sudah terbentuk sebelum DPR memasuki reses pada 5 Desember. Jika belum terbentuk hingga tanggal itu, keanggotaan pansus akan terbentuk Januari 2010 dan itu akan memperbesar peluang penggembosan.

Ketua pansus

Yudi Latif dari Reform Institute setuju bahwa keseriusan partai terhadap hak angket kasus Bank Century akan terlihat dari mereka yang dikirim ke pansus dan kepemimpinan pansus.

”Ketua pansus sebaiknya dari parpol yang tidak memiliki konflik kepentingan. Pansus akan sulit bekerja serius dan dipercaya jika dipimpin kader Partai Demokrat sebab kasus Bank Century terkait dengan kebijakan pemerintah masa lalu, di mana Partai Demokrat menjadi penyokong utamanya. Secara akal sehat saja, sikap Partai Demokrat yang awalnya menolak, tetapi tiba-tiba berbalik setuju dan apalagi berniat memimpin pansus sudah menimbulkan banyak pertanyaan,” papar Yudi.

Partai lain sebaiknya juga tidak mengirim anggotanya yang memiliki catatan hukum, seperti dugaan terkait korupsi, untuk duduk di pansus.

”Sejumlah anggota DPR yang disebut-sebut dalam sejumlah kasus seperti dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juni 2004 tidak pantas menjadi anggota pansus. Jika mereka menjadi anggota pansus, hak angket dikhawatirkan hanya akan menjadi tempat tawar-menawar politik,” tutur Yudi.

Belum ada permintaan

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, Sabtu malam, mengatakan belum menerima permintaan dari DPR terkait dengan data tentang aliran dana keluar, masuk, dan tujuan penggunaan dana dari Bank Century.

”Jika permintaan dari DPR tersebut secara resmi sudah kami terima dan ada dasar hu- kum yang jelas bagi PPATK untuk memberikan data itu, kami pasti akan memberikan,” ungkap Yunus.

Dasar hukum yang jelas untuk memberikan data itu dibutuhkan, lanjut Yunus, agar langkah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Yunus juga berjanji akan memberikan data aliran dana Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika mereka memintanya. Namun, sampai sekarang KPK belum minta.

Yunus juga menegaskan bahwa belum pernah menerima tekanan atau ancaman dalam bentuk apa pun terkait data dari Bank Century. (NWO)