BANDUNG, KOMPAS - Sebagai daerah rawan bencana, Jawa Barat perlu memikirkan upaya mitigasi bencana untuk memperkecil risiko kerugian harta benda dan manusia saat bencana datang. Provinsi berpenduduk 42 juta orang ini dinilai perlu memiliki peta daerah rawan bencana sebagai awal upaya mitigasi bencana.

Pegiat lingkungan hidup Dadang Sudarja mengatakan, selama ini penanganan bencana di Jabar masih reaktif. "Pembuatan peta itu sebenarnya bisa melibatkan warga daerah setempat, para ahli, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM)," katanya, Minggu (29/11).

Selain itu, pemerintah daerah juga harus mendorong inisiatif warga agar siaga dalam menghadapi bencana. Hal itu bisa dilakukan dengan penyuluhan atau koordinasi yang intens antara pemda dan perwakilan warga. Berbagai simulasi bencana harus digiatkan. Pemda juga dituntut menyediakan lokasi-lokasi evakuasi di daerah rawan bencana.

Persoalan birokrasi yang sering menghambat dalam penanganan bencana, lanjut Dadang, juga mesti dikikis. Belajar dari penanganan bencana gempa, 2 September lalu, pemerintah di tingkat kota/kabupaten ataupun provinsi kurang memiliki persiapan. Kondisi birokrasi yang berbelit-belit mengakibatkan lambatnya penyaluran bantuan. "Dalam kasus ini pemerintah bisa dinilai mengabaikan warganya," ujarnya.

Dalam waktu dekat, Dadang mengingatkan pemda di Jabar agar mengantisipasi bencana banjir akibat hujan deras dan luapan Sungai Citarum. Apalagi, sudah diketahui daerah-daerah mana saja yang bakal terendam banjir pada musim hujan.

Banjir tahunan dipastikan merendam kawasan rendah dan berdekatan dengan Citarum. Daerah rawan banjir terutama ada di kawasan Cekungan Bandung, antara lain Dayeuhkolot, Baleendah, dan Majalaya di Kabupaten Bandung. Kurang antisipasi

Khusus untuk daerah yang diketahui terendam banjir, Dadang menilai pemda setempat kurang serius bertindak. Warga mengungsi dan menyelamatkan diri setiap tahun berdasarkan pengalaman mereka masing-masing. "Namun, belum ada peta rencana aksi dari pemda setempat untuk mengatasi banjir dan korbannya," ujar mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia itu.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan pihaknya terus berupaya mengatasi banjir di Cekungan Bandung. Ada tiga opsi yang bisa diambil pemda, yakni relokasi warga, pengerukan Citarum, dan penghijauan di kawasan hulu Citarum.

"Tiga opsi itu sudah berkali-kali dibahas dengan pemerintah pusat. Namun, belum ada solusi yang paling tepat. Persoalan biaya untuk tiga opsi itu juga menjadi hambatan," katanya.

Relokasi warga berpotensi menimbulkan penolakan warga dan memerlukan biaya besar. Adapun pengerukan Citarum dinilai kurang efektif jika tidak disertai perbaikan di kawasan hulu. Saat ini yang bisa dilakukan pemda, kata Heryawan, adalah penghijauan kawasan hulu. Sebab, relokasi dan pengerukan adalah domain bersama pemerintah pusat.

Dihubungi terpisah, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum Mudjiadi mengatakan, pemerintah akan mengeruk Citarum pada 2011. "Saat ini masih dilakukan studi pada sembilan daerah aliran Sungai Citarum. Proyek ini rencananya dibantu Jepang," ujarnya. (REK)