Garut, Kompas - Sedikitnya 1.000 pelajar sekolah menengah atas di Kabupaten Garut yang mengatasnamakan Aliansi Pelajar Garut, Kamis (10/12), berunjuk rasa menolak penyelenggaraan ujian nasional (UN). Aksi mereka juga didukung Dinas Pendidikan dan Komisi D DPRD Kabupaten Garut.

Ribuan siswa yang berunjuk rasa itu berjalan kaki dari sekolah masing-masing sekitar pukul 09.00 menuju Gedung DPRD Garut. Di sana mereka berorasi dan menyebarkan pernyataan sikap terkait dengan penolakan terhadap UN. Sejumlah spanduk dan poster juga dipampangkan.

Di Gedung DPRD mereka diterima Komisi D DPRD Garut. Di hadapan Ketua Komisi D DPRD Garut Helmi Budiman dan Kepala Dinas Pendidikan Garut Komar Mariuna, Ketua OSIS SMKN 1 Garut Sandi menegaskan, pelajar menentang keras penyelenggaraan UN.

"UN tidak bisa dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Banyak yang sehari-hari berprestasi, tetapi gagal ketika UN. Pemerintah pusat tidak tahu bagaimana keadaan siswa yang sebenarnya sehari-hari," tutur Sandi.

Ia menjelaskan, tidak meratanya fasilitas dan infrastruktur pendidikan di pelosok daerah seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah ketika memaksakan UN tetap digelar. "Fasilitas pendidikan tidak merata. Seharusnya itu yang dipikirkan pemerintah," ujarnya. Siswa kelas III Jurusan Administrasi Perkantoran SMKN 1 Garut, Destari Nurhidayat, menambahkan, beban siswa kejuruan menjadi ganda, karena selain menghadapi UN, mereka juga menghadapi ujian kompetensi yang penilaiannya dilakukan bukan oleh guru mereka.

Bagi siswa administrasi perkantoran ada 12 pelajaran uji kompetensi. "Saya jadi stres, apalagi nanti kalau sudah dekat ujian. Kami ingin UN dihapus dan biarkan guru kami sendiri yang memberikan penilaian," tutur Destari.

Kepala Dinas Pendidikan Garut Komar Mariuna menegaskan, dirinya pun tidak sependapat jika UN dijadikan tolok ukur kelulusan siswa. Meskipun demikian, UN mungkin tetap dibutuhkan untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas pendidikan di Tanah Air. (adh)