Problem metropolitan selalu nyata dan dirasakan warga kota setiap hari. Namun, langkah penyelesaian yang dilakukan pemerintah selalu membentur kata mustahil. Di sisi lain, secara umum masyarakat menghadapi problem metropolitan dengan keluhan, kepasrahan, bahkan cenderung apatis.

Namun, jika dampaknya langsung mengenai dirinya, bukan hanya umpatan yang terlontar, batu pun melayang dan kayu pun terpalang untuk melawan.

Idealnya, sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menciptakan keteraturan sosial. Namun, Nurcholish Madjid dalam Ensiklopedi Nurcholish Madjid yang diedit Budhy Munawar Rachman halaman 2904 mengingatkan, aturan-aturan itu dapat terwujud hanya jika aspirasi warga masyarakat yang berkedudukan sama itu dapat diungkapkan secara bebas.

Itu sebabnya, sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah kota bukan sekadar membicarakan das volk (rakyat hanya sebagai kelompok), tetapi harus menyertakan der volksgeist (rakyat yang mempunyai roh).

Lantas, apakah kebijakan yang dibuat Pemerintah Provinsi Jakarta didedikasikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi warganya? Jawabannya memang tidak tunggal dan memunculkan perdebatan. Namun, yang jelas, selama tahun ini masyarakat masih menanggung beban masalah itu. Roh warga berteriak, tetapi tak bersuara.

Tidak perlu harus menjadi pengamat perkotaan yang hebat dulu untuk bisa menilai bagaimana kecocokan kebijakan yang dibuat pemerintah dengan problem yang dihadapi masyarakat. Warga kota bisa menilai sendiri bagaimana kemacetan yang hampir dirasakan setiap hari di jalan-jalan utama Jakarta. Padahal, kemacetan sudah menjadi problem yang dikeluhkan banyak pihak, termasuk kalangan pemerintah sendiri.

Sayangnya, pejabat negara atau pemerintah provinsi hanya menyiasati kemacetan yang mereka hadapi dengan instan, meminta bantuan polisi untuk memandu dan memberikan pengawalan jika mereka hendak melintas di jalan utama. Seakan mereka sudah bersahabat dengan kemacetan itu.

Kita mungkin tidak perlu harus menjadi wakil rakyat yang vokal dulu agar bisa menilai bagaimana kesesuaian antara keinginan untuk mewujudkan udara kota Jakarta yang bersih dan upaya penyediaan ruang terbuka hijau, kebijakan pengurangan emisi kendaraan bermotor, dan penyediaan transportasi umum yang nyaman.

Secara kasatmata, masyarakat bisa melihat begitu banyak ketidaksesuaian antara apa yang dikehendaki dan kebijakan yang dibuat. Bukan soal tumpang tindih saja yang terjadi, tetapi kebijakan itu seperti berjalan tanpa panduan. Mungkin terlalu kasar kalau mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja tanpa panduan, ataukah memang tidak peduli terhadap pedoman yang sudah mereka buat sendiri. Namun, kalau melihat kenyataan belum ada hasil kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang bisa dirasakan warganya, maka terasa wajar kalau dikatakan Pemerintah Provinsi DKI belum banyak berbuat.

Banjir Kanal Timur

Lihat saja banjir, yang selalu mengancam warga kota, terutama yang tinggal di sekitar sungai. Warga bisa merasakan langsung, kebijakan untuk mengatasi banjir di Jakarta belum mampu menghindarkan mereka dari banjir yang datang setiap tahun. Jawaban dari problem ini, pemerintah membersihkan drainase kota dan mengebut pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Namun, kanal ini diakui pembuat kebijakan sendiri bukan sebagai solusi atas banjir yang selalu menimpa warga kota, tetapi hanya mengurangi daerah yang biasa merasakan banjir pada musim hujan.

Kriminalitas

Pembunuhan mahasiswi Jurusan Desain Grafis Universitas Trisakti, Novita Purnamasari (19), di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat, merupakan salah satu kasus pembunuhan sadis yang tidak mudah dilupakan. Ini menyadarkan bahwa ancaman tindak kekerasan ada di mana-mana. Kejahatan mengancam warga kota, di mana saja, dan tak kenal usia.

Dalam pengungkapan kasus pembunuhan sadis itu, polisi memang patut diacungi jempol karena kecepatannya dalam mengungkap kasus dan menangkap pelaku pembunuhan sadis tersebut.

Bagaimana dengan aksi penegahan narkoba oleh aparat bea cukai, pembongkaran jaringan narkoba dan penutupan pabrik sabu? Aparat tampaknya berhasil menyita sabu dan membongkar pabrik sabu yang bernilai miliaran rupiah. Terakhir, dua warga Iran yang ingin memasukkan sabu dengan cara ditelan ditangkap aparat bea cukai.

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang patut diberikan ucapan selamat atas upaya pelayanan perpanjangan KTP keliling yang diluncurkan pada pekan terakhir Desember. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pertanda baik bagi upaya pelayanan masyarakat oleh pemerintah provinsi. Warga tahu, kalau pemerintah belum bisa berbuat, nasihat engkong haji ibda’ binafsik, mulailah dari diri sendiri untuk melakukan kebaikan bagi ibu kota kita.

(Imam Prihadiyoko)