Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA kepada para menteri, pemimpin lembaga, dan gubernur di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/1). Tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan anggaran.

Penyerahan DIPA menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 untuk dituangkan dalam program kerja seluruh jajaran pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

”Dapat saya sampaikan bahwa berbagai peraturan mengenai pencairan dana, kebijakan pengadaan barang dan jasa, telah tersedia. Dengan demikian, tidak ada alasan apa pun untuk menunda pelaksanaan anggaran,” ujar Presiden Yudhoyono.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program kerja. Semua pihak juga diminta meningkatkan akuntabilitas dan memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

”Saya mengajak pimpinan lembaga negara, para menteri, serta para gubernur untuk meningkatkan pengelolaan anggaran negara dengan lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih berorientasi pada hasil. Dengan cara itu kita dapat menggunakan anggaran dengan lebih baik, lebih efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” tutur Presiden.

Diingatkan pula oleh Presiden, bagi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang ia pimpin, tahun 2010 adalah tahun pertama untuk menjabarkan dan melaksanakan berbagai rencana strategis, rencana aksi, dan program-program pemerintah.

Terkait hal itu, KIB II telah menyusun program 100 hari dengan 15 program pilihan sebagai prioritas. Program 100 hari, ditegaskan Presiden, merupakan satu kesatuan dan berkesinambungan dengan program APBN 2010, bahkan dengan program lima tahun mendatang.

Tidak logis

”Di samping itu saya mengingatkan, tentu tidak logis pula mengukur keberhasilan pemerintah masa bakti 2009-2014 hanya dilihat dari program 100 hari yang dijalankan,” kata Presiden.

Dalam APBN tahun 2010, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat Rp 725,2 triliun atau 12,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Total belanja negara tahun 2010 sebesar Rp 1.047,7 triliun. Jumlah ini naik Rp 79,8 triliun atau 12,4 persen apabila dibandingkan dengan realisasi dalam APBN Perubahan tahun 2009 sebesar Rp 645,4 triliun.

Dari jumlah anggaran belanja pemerintah pusat itu, sebesar Rp 340,1 triliun atau 47 persen dialokasikan untuk belanja kementerian atau lembaga (K/L), sedangkan Rp 385,1 triliun atau 53 persen dialokasikan untuk belanja non-K/L.

DIPA merupakan dokumen yang menjadi panduan bagi kementerian teknis dan Kementerian Keuangan dalam penyaluran anggaran, sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN 2010. Dengan adanya DIPA, kementerian teknis tidak mungkin meminta anggaran yang melampaui jatahnya. Tanpa DIPA, anggaran yang sudah dialokasikan untuk setiap kementerian tidak akan bisa dicairkan oleh Kementerian Keuangan.

Akan membantu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan terus membantu dan mendorong pelaksanaan program pemerintah dalam DIPA agar tepat waktu, tepat kualitas, dan akuntabel. Tujuannya agar pembangunan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dapat tercapai dengan baik dengan percepatan penyerapan anggaran.

”Depkeu akan terus membantu dan mendorong pelaksanaan program pemerintah dalam DIPA agar berjalan tepat waktu, tepat kualitas, dan akuntabel sehingga tujuan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dapat tercapai dengan baik dan dengan realisasi yang baik pula,” paparnya.

Menurut Sri Mulyani, penyerahan DIPA sejauh ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali di Istana Negara. ”Penyerahan ini memberikan makna dan kontinuitas yang baik untuk sinergi pusat dan daerah sehingga pelaksanaan DIPA dapat lebih baik lagi,” ucap Sri Mulyani.

Ekonom senior Indef, Fadhil Hasan, menyebutkan ada tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempercepat penyerapan anggaran pada awal tahun. Pertama, menyederhanakan proses lelang. Kedua, memperbaiki perilaku para birokrat. Ketiga, perbaikan pada proses perencanaan proyek di daerah, terutama yang dibiayai dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus.

Penyederhanaan proses lelang seharusnya dapat dipercepat dari 45 hari (saat ini) tanpa menghilangkan aspek tata kelola proyek yang baik. Adapun dalam memperbaiki perilaku para birokrat, pemerintah perlu menghilangkan kendala psikologis yang menyebabkan para penanggung jawab anggaran merasa ketakutan dalam menggunakan dananya.

”Mereka khawatir akan terjadi penyimpangan sehingga menjadi super hati-hati saat mencairkan dananya,” ujar Fadhil.

Pemerintah juga perlu memastikan tidak ada tumpang-tindih kegiatan dengan pemerintah daerah. Tumpang-tindih hanya terjadi ketika sumber daya manusia di pusat dan daerah rendah.

”Selain itu, perlu juga diciptakan sistem reward and punishment (penghargaan dan sanksi) kepada lembaga atau kementerian yang daya serapnya rendah atau tidak sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan,” ungkapnya. (OIN/har/day)